MENYIMAK PENGGUSURAN PKL DI SEMARANG DARI PERSPEKTIF HAM

Ada yang cukup menarik dari isi judul berita KOMPAS beberapa tahun lalu: “Buntu, Hasil Rapat PKL” (SEMARANG KITA: Selasa, 29 Maret 2005: halaman B). Dimana Pejabat Walikota Semarang, Saman Kadarisman, yang mewakili pemerintah kota dalam rapat koordinasi yang digelar DPRD Senin, 28 Maret 2005 berpendapat bahwa, “Para investor selalu bertanya apakah investasinya akan aman di kota yang ketertibannya rendah”. Statemen ini menunjuk pada keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sudut-sudut Semarang yang menurutnya sudah dalam tahap tidak bisa ditolerir. Beberapa hari kemudian, pada Kompas edisi Jateng-DIY tanggal 5 April 2005,……………….., pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang menyatakan bahwa Pemkot sebenarnya belum mempunyai konsep penataan PKL.

Read More......

HAKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERAGAMAN HAYATI KITA

Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait Perdagangan dalam pembicaraan masyarakat luas kita nampaknya menjadi kurang populer. Walaupun sebenarnya kita sudah terikat dengan perjanjian tersebut sejak 1 Januari 2000 lalu, dimana menurut jadwal WTO sudah harus berlaku. Implementasi perjanjian tersebut kedalam hukum nasional tercermin dalam Undang-Undang HAKI (ada tujuh undang-undang) yang isinya merupakan cerminan dari TRIPs tersebut.
Implikasi dari pemberlakukan TRIPs ini sangat besar, sebab dengan mengikuti perjanjian ini, Indonesia patuh dan mengikuti aturan-aturan yang ada di dalamnya. Padahal di dalam WTO sendiri, klausul-klausul dalam TRIPs sendiri masih menjadi perdebatan. Sebagai contoh, sistem perlindungan paten atas bahan hayati dalam TRIPs akan mempunyai dampak terhadap hak petani sebagai inovator, pemuliaan tanaman dan pemilik benih. Dengan demikian dapat dilihat bahwa TRIPs berpeluang besar mempunyai dampak buruk bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan kekayaan keragaman hayati tertinggi di dunia (sering disebut sebagai ‘megadiversity country’) dengan sebagian besar penduduknya bekerja atau tergantung pada sektor pertanian.
Read More......

SEMAKIN BERTAMBAH USIA SEMARANG:TAPI NASIB ANAK JALANAN MASIH TETAP

Di Semarang keberadaan anak jalanan diperkirakan telah muncul sejak periode 1980an bersamaan dengan munculnya di Medan, Malang, dan Surabaya. Jumlah anak jalanan sendiri selalu mengalami peningkatan.
Karena tidak ada data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah maka data yang ada diperoleh dari kelompok-kelompok ornop yang melakukan penelitian terhadap anak jalanan.
Read More......

Slank menggayang Koruptor lewat lagu di marahi DPR.......(Posting dari SARI-Solo)

(diposting di milis: prm_ind@yahoogroups.com)

Gerakan anti korupsi kini juga dilakukan oleh kelompok musik, seperti SLANK yang beberapa waktu lalu sempat manggung di KPK untuk menyuarakan anti korupsi. Namun upaya yang dilakukan ini, ternyata sudah mendapat perlawanan dari DPR. Tentu, apa yang dilakukan oleh Slank harus juga kita dukung, sehingga proses perlawanan anti korupsi tidak dimatikan oleh DPR.

Read More......

PEMBANGUNAN REAKTOR NUKLIR DI SEMENANJUNG MURIA

versi cetak tulisan ini ada di harian Kompas Jawa Tengah tanggal.............2004 (saya cek lagi korannya, lupa)

Oleh: T DENNY Septiviant – mahasiswa di Program Magister Lingkungan dan Perkotaan UNIKA Soegijapranata - Semarang

Secara diam-diam, usaha pemerintah Indonesia membangun proyek PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) berjalan terus. Bahkan studi kelayakan sudah berjalan dan konon sudah final. Tim Nasional yang bekerja sejak tahun 2001 menyimpulkan, PLTN harus mulai dibangun pada tahun 2010 dan diharapkan beroperasi tahun 2016 (Kompas, 18 Mei 2004). Tim Nasional ini beranggotakan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Aton NAsional (BATAN), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang energi. Tim ini bertugas mengkaji beberapa aspek kesiapan pembangunan PLTN. Diantaranya menyangkut aspek teknologi, SDM, ekonomi, sosial budaya, dan faktor kedaruratan alam yang mungkin terjadi. Konon kabarnya pula, lokasi yang ditetapkan paling memungkinkan berada di Ujung Lemah Abang, Ujung Watu, dan Ujung Genggengan, Kecamatan Bangsri dan Keling, Jepara-Jawa Tengah.

Read More......

Review atas Raperda Kemiskinan Kota Semarang

Review atas dokumen Raperda Kemiskinan yang saat ini sedang dibahas DPRD Kota Semarang
oleh: Perhimpunan Perdikan


I. Dasar Pemikiran
Kemiskinan senantiasa menjadi masalah di dunia dan umumnya terjadi di Negara dunia ketiga seperti Indonesia. Oleh sebab itu maka di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dimandatkan agar masyarakat dan bangsa Indonesia sejahtera kehidupannya (lihat pembukaan UUD 1945).
Upaya penanggulangan kemiskinan dengan demikian menjadi salah satu program penyelenggara negara yang pokok. Terlebih dalam kerangka dunia melalui kerja sama antar negara melalui PBB telah dicanangkan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) yang salah indikatornya adalah turunnya jumlah rakyat miskin secara signifikan dan bertahap.
Read More......

MEMBEBASKAN KATAK DALAM TEMPURUNG:MEMBONGKAR LOGIKA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DI INDONESIA

Oleh: T Denny Septiviant¹

Indonesia memiliki Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam seluas 23.214.626,57 hektar, dimana sebagian besarnya merupakan Taman Nasional. Konsep pengelolaan Taman Nasional sangat sentralistik dan kerap mengabaikan keberadaan masyarakat adat/lokal yang justru telah hidup di kawasan-kawasan tersebut secara turun-temurun, dari generasi ke generasi. Hal inilah yang menjadi titik terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan konservasi dan kepentingan rakyat.²

Read More......